Palangkara, ESGIDN.COM – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sepanjang Agustus 2026 kembali menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar bencana musim kemarau. Di balik asap yang mengganggu aktivitas warga, ada persoalan ESG yang saling berkaitan: perlindungan ekosistem gambut, kesehatan masyarakat, dan tata kelola izin usaha di wilayah rawan api.
BMKG sejak April 2026 telah mengingatkan bahwa tahun ini berpotensi lebih kering dari kondisi normal. Risiko karhutla diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus. Peringatan itu kemudian terlihat di lapangan. Laporan Human Initiative yang merujuk data SIPONGI mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.
Tekanan juga muncul di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. BMKG Balikpapan mencatat 11.869 hotspot di Kalimantan Timur sepanjang 1-21 Agustus 2026. Sementara itu, BMKG Kalimantan Selatan melaporkan 776 hotspot pada 22 Agustus 2026, dengan sebaran terbanyak di Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Hotspot memang tidak selalu berarti titik api aktif, tetapi lonjakan setinggi ini menjadi sinyal bahwa respons tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar.
Dampaknya langsung terasa pada sisi sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 3 juta orang terpapar asap karhutla di tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Paparan partikel halus PM2.5 dari asap karhutla berisiko memperburuk gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit paru.
Dari sisi tata kelola, pemerintah telah menetapkan enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kementerian Kehutanan juga menjatuhkan sanksi kepada enam pemegang izin usaha pemanfaatan hutan setelah kebakaran seluas 1.511,55 hektare terpantau di area konsesi mereka. Dalam konteks ESG, langkah ini penting karena akuntabilitas korporasi tidak cukup berhenti pada laporan keberlanjutan, tetapi harus terlihat dalam pencegahan, kesiapan alat, pemantauan titik panas, pemulihan vegetasi, dan pengelolaan air gambut.
Kalimantan tidak sendirian. Kanada pada 2023 mengalami musim kebakaran terburuk dalam catatan modern, dengan sekitar 15 juta hektare terbakar dan 232 ribu orang dievakuasi. Australia juga mencatat tragedi Black Summer 2019-2020, ketika lebih dari 17 juta hektare lahan terbakar, 33 orang meninggal, dan lebih dari 3.000 rumah hancur. Di Brasil, Pantanal pada 2024 kehilangan sekitar 2,6 juta hektare atau 17 persen dari bioma tersebut akibat kebakaran besar yang dipicu kombinasi kekeringan dan aktivitas manusia.
Pelajaran dari berbagai wilayah itu sama: pemadaman penting, tetapi pencegahan jauh lebih menentukan. Untuk Kalimantan, solusi paling mendesak adalah menjaga gambut tetap basah melalui sumur bor, sekat kanal, embung, pemantauan tinggi muka air tanah, serta pembasahan berkelanjutan. UNEP menekankan bahwa pencegahan kebakaran gambut secara berkelanjutan membutuhkan kenaikan muka air dan pemanfaatan lahan yang tetap basah.
Solusi berikutnya adalah tata kelola api berbasis data. Sistem peringatan dini BMKG dan SIPONGI perlu diturunkan sampai level desa, konsesi, dan rantai pasok. Perusahaan di sektor kehutanan, sawit, tambang, dan infrastruktur lahan harus membuka indikator yang bisa diaudit: peta risiko, waktu respons terhadap hotspot, kondisi kanal, titik air, patroli, pelatihan tim pemadam, serta pemulihan area terbakar.
Pada akhirnya, karhutla Kalimantan 2026 adalah ujian nyata ESG. Lingkungan diuji melalui perlindungan gambut dan hutan. Sosial diuji lewat perlindungan kesehatan warga dan layanan publik. Tata kelola diuji dari keberanian menindak pembakaran, memperbaiki izin, dan memastikan pencegahan berjalan sebelum langit kembali tertutup asap.
