Papua, ESGIDN.com – Dunia perfilman dan gerakan sosial di Indonesia kembali diguncang oleh kehadiran karya sinematik yang provokatif sekaligus mendalam. Film dokumenter terbaru berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, garapan sutradara kawakan Dandhy Dwi Laksono bersama peneliti Cypri Paju Dale, sukses memicu gelombang diskusi nasional sepanjang tahun 2026. Diproduksi atas kolaborasi kolektif antara Ekspedisi Indonesia Baru, WatchDoc, Greenpeace Indonesia, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, film ini menjadi magnet perhatian publik bukan sekadar karena muatan sinematiknya, melainkan karena keberaniannya dalam memotret realitas konflik agraria di ufuk timur Nusantara. Gelombang kontroversi semakin memuncak seiring dengan maraknya pembubaran paksa agenda nonton bareng di beberapa daerah, yang justru memicu gelombang solidaritas publik yang semakin meluas.
Sinopsis dan Poros Konflik di Tanah Papua Selatan
Mengambil latar geografis di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dokumenter berdurasi 95 menit ini membawa penonton menyusuri sisa-sisa kejayaan hutan adat yang kini bertransformasi menjadi kawasan industri berskala raksasa. Fokus utama narasi bertumpu pada kehidupan masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Kehidupan mereka yang semula selaras dengan alam kini berada dalam ancaman serius akibat ekspansi masif Proyek Strategis Nasional yang berkedok ketahanan pangan dan transisi energi, seperti perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga mega proyek pangan (food estate).
Film ini secara gamblang merekam bagaimana hutan-hutan sagu yang menjadi sumber pangan pokok dan spiritualitas warga dibabat demi memuluskan industri bioetanol dan swasembada pangan skala besar. Melalui pendekatan jurnalisme investigatif yang tajam, penonton disajikan kesaksian langsung dari masyarakat lokal yang merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri. Kehadiran aparat keamanan dalam mengawal investasi komersial tersebut turut disoroti, memicu kritik tajam mengenai adanya dugaan militerisasi dan bentuk neokolonialisme modern di atas tanah Papua.
Filosofi di Balik Metafora Pesta Babi
Pemilihan judul Pesta Babi bukanlah tanpa alasan atau sekadar alat pemancing sensasi semata. Dalam kebudayaan masyarakat pegunungan dan dataran Papua, tradisi pesta babi atau yang kerap dikenal dengan berbagai nama adat merupakan sebuah ritus sakral yang melambangkan kehormatan, persaudaraan, perdamaian, serta penyelesaian konflik antarwarga. Hewan babi memiliki nilai sosiokultural dan ekonomi yang sangat tinggi sebagai simbol status dan alat pertukaran yang sah dalam tatanan adat.
Tradisi Pesta Babi melambangkan ikatan mendalam manusia dengan tanah. Ketika hutan dihancurkan, identitas kultural tersebut ikut terancam punah.
Dengan menggunakan istilah tersebut, sang sutradara ingin membangun sebuah metafora yang kontras dan tragis. Keberlangsungan tradisi luhur yang merekatkan hubungan persaudaraan ini sepenuhnya bergantung pada kelestarian hutan dan alam Papua. Ketika ekosistem hutan dihancurkan oleh industrialisasi, maka secara otomatis ruang hidup dan identitas budaya yang menopang tradisi Pesta Babi tersebut ikut runtuh. Judul ini menjadi sebuah ironi menyakitkan tentang bagaimana sebuah kekayaan kultural perlahan terkikis oleh roda pembangunan global.
Kontroversi Pembubaran dan Respons Pemerintah
Popularitas Pesta Babi kian melejit setelah serangkaian acara nonton bareng dan diskusi di beberapa wilayah, seperti di Universitas Mataram dan Ternate, menghadapi pembubaran sepihak dari pihak otoritas kampus maupun aparat. Dalih yang kerap muncul adalah kekhawatiran akan timbulnya kegaduhan masyarakat akibat judul film yang dianggap sensitif dan narasi yang provokatif.
Namun, tindakan represif tersebut memicu reaksi keras dari berbagai elemen negara. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan sebuah karya seni tidak boleh dilakukan secara sepihak di ruang publik, melainkan harus melalui koridor hukum dan keputusan pengadilan yang jelas. Nada senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Beliau menyatakan bahwa kritik yang dilemparkan oleh film dokumenter tersebut adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, dan pemerintah justru dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi konstruktif untuk membenahi implementasi proyek di lapangan.
Cara Menonton dan Tautan Pendaftaran Resmi
Bagi masyarakat yang penasaran dan ingin menyaksikan langsung dokumenter investigatif ini, pihak produser sengaja tidak mendistribusikannya melalui jaringan bioskop komersial ataupun platform streaming arus utama seperti Netflix dan YouTube. Langkah ini diambil untuk menjaga independensi serta membangun ruang diskusi publik yang lebih sehat dan kolektif di tingkat akar rumput melalui skema bernama Musim Nobar.
Sementara itu, bagi kelompok masyarakat, organisasi mahasiswa, maupun komunitas warga yang berminat menyelenggarakan pemutaran mandiri secara kolektif, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir resmi pada tautan https://bit.ly/musimnobar_pestababi guna mendapatkan akses pemutaran yang legal dan terverifikasi dari pihak penyelenggara.
