Jakarta, ESGIDN.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memacu akselerasi program Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu pada tahun 2026. Langkah strategis ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia melalui jaringan sekolah menengah berasrama yang terintegrasi secara nasional. Dalam peta jalan menuju 2029, Presiden menargetkan pembangunan hingga 500 unit Sekolah Rakyat yang diproyeksikan mampu menampung total 500.000 siswa saat seluruh infrastruktur tersebut beroperasi penuh. Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,9 triliun untuk mendukung program ini, di mana Rp 20 triliun diprioritaskan bagi pembangunan fisik 200 sekolah dan Rp 4,9 triliun dialokasikan untuk biaya operasional.
Angka ini sejalan dengan ambisi Presiden untuk meningkatkan jumlah sekolah dari sekitar 100 unit pada tahun 2025 menjadi 200 unit pada tahun 2026. Dari sisi kapasitas nasional, terdapat proyeksi bahwa jumlah siswa yang belajar akan mencapai angka 30.000 pada akhir 2026.
Namun, Menteri Sosial memberikan proyeksi yang lebih optimis dengan target serapan antara 45.000 hingga 46.000 siswa, yang mencakup kombinasi siswa lama dan tambahan daya tampung baru. Secara desain teknis, setiap unit Sekolah Rakyat dirancang sebagai kampus terpadu dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menunjukkan bahwa pada pembangunan Tahap II yang mencakup 104 sekolah permanen, rata-rata kapasitas per sekolah bisa mencapai 1.080 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar. Meskipun secara teoritis 200 sekolah dapat menampung hingga 200.000 siswa, realisasi pendaftaran pada tahun 2026 diperkirakan masih berada pada kisaran puluhan ribu karena progres pembangunan fisik Tahap II baru mencapai sekitar 15,54 persen pada kuartal awal 2026.
Dilihat dari perspektif ESG (Environmental, Social, and Governance), program Sekolah Rakyat mencerminkan integrasi kebijakan sosial yang mendalam. Pada pilar Sosial, program ini menjadi jaring pengaman bagi masyarakat miskin dengan menyediakan pendidikan gratis yang terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial lainnya.
Penempatan sekolah yang diutamakan pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di lebih dari 30 provinsi menunjukkan upaya pemerataan akses yang terukur. Dari sisi Tata Kelola (Governance), koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan fisik serta Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk manajemen siswa mencerminkan upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai target makro pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi struktur sosial Indonesia.
