Jakarta, ESGIDN.com – Danantara dibentuk dengan gegap gempita. Di atas panggung Istana, Februari tahun lalu, pemerintah memperkenalkannya sebagai mesin baru pengelola kekayaan negara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lembaga yang digadang mengelola aset BUMN ratusan miliar dolar dan mengerek Indonesia ke liga utama sovereign wealth fund dunia. Sejak awal, jargon ESG—environmental, social, governance—disematkan sebagai kata kunci. Namun setahun berjalan, di balik deretan nota kesepahaman bernilai miliaran dolar dan rating kredit berpredikat investment grade, pertanyaan tentang transparansi, arah investasi, dan risiko greenwashing justru kian nyaring.
Di atas kertas, pilar lingkungan tampak menjanjikan. Juli lalu, Danantara meneken kemitraan strategis dengan ACWA Power dari Arab Saudi senilai sekitar US$10 miliar untuk proyek energi terbarukan: pembangkit surya, hidrogen hijau, sampai desalinasi air. Kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyusul, menyokong pembiayaan dekarbonisasi, ekonomi sirkular, infrastruktur listrik dan digital yang diklaim ramah lingkungan. Di dalam negeri, Danantara menggandeng PLN untuk mempercepat penambahan 70 gigawatt kapasitas pembangkit baru, dengan sekitar tiga perempatnya direncanakan berasal dari energi terbarukan dan butuh investasi ratusan triliun rupiah.
Langkah paling agresif datang lewat Patriot Bond. Oktober 2025, Danantara menghimpun Rp50 triliun melalui obligasi yang dipromosikan sebagai instrumen pembiayaan transisi energi, terutama proyek waste-to-energy (WtE) di puluhan kota. Presiden memuji terobosan ini sebagai bukti kemampuan negara memobilisasi modal untuk agenda hijau, sekaligus memberi sinyal serius kepada investor global. Di ruang presentasi, manajemen Danantara bicara tentang peluang investasi energi terbarukan Indonesia yang mencapai hampir US$200 miliar dalam satu dekade ke depan.
Namun di luar ruang presentasi, ceritanya tak sesederhana itu. Organisasi lingkungan seperti Walhi mengingatkan bahwa proyek PLTSa membawa problem lama yang belum terjawab: emisi beracun, residu yang tetap harus ditangani sebagai limbah B3, dan kontribusi yang secara volume hanya menyentuh sebagian kecil persoalan sampah nasional. Laporan dan kajian kelompok transisi energi menuding ada risiko “solusi palsu” ketika proyek WtE dikemas sebagai transisi berkeadilan, padahal jejak lingkungannya belum bersih benar. Di sisi lain, akademisi menyoroti bahwa Danantara belum memiliki kebijakan dan standar keberlanjutan yang jelas, sementara Patriot Bond dipasarkan sebagai produk hijau dengan kupon 2 persen—di bawah inflasi—yang justru memunculkan tanda tanya di kalangan investor kritis.
Dari sisi sosial, Danantara bergerak agresif di sektor hilirisasi. Awal 2026, lembaga ini mengumumkan fase pertama pembangunan enam proyek hilirisasi strategis bernilai sekitar US$7 miliar, dari mineral hingga energi dan pangan, dengan target menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja langsung di 13 daerah. Di luar sektor ekstraktif, mereka mengusung proyek Kampung Haji di Mekah, yang diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja Indonesia dan menghasilkan perputaran ekonomi hingga triliunan rupiah per tahun bagi ekosistem layanan haji.
Di bidang teknologi, Danantara merapat ke Arm Limited di London. Nota kesepahaman yang ditandatangani Februari tahun ini menargetkan pelatihan 15.000 insinyur Indonesia untuk menguasai desain chip berbasis ekosistem Arm, sebuah lompatan dari posisi Indonesia yang selama ini lebih banyak menjadi pasar, bukan produsen teknologi. Di meja lain, Qatar Investment Authority diajak membentuk dana gabungan US$4 miliar untuk membiayai infrastruktur dan proyek hijau di Tanah Air, menandai kepercayaan pertama mitra sovereign asing terhadap entitas baru ini.
Pilar tata kelola menjadi senjata utama Danantara merayu pasar keuangan. Anak usaha pengelola investasinya meraih peringkat BBB dengan prospek stabil dari lembaga pemeringkat internasional, sejajar dengan rating Indonesia, dan AAA(idn) dari pemeringkat domestik. Di parlemen, manajemen memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 di hadapan Komisi XI DPR sebagai bentuk akuntabilitas, merujuk pada payung hukum Undang-Undang tentang holding investasi negara. Di atas kertas, kerangka governance tampak rapi: disiplin mitigasi risiko, klasifikasi proyek strategis, hingga janji menjaga jarak dari intervensi birokrasi politik.
Pasar modal merespons dengan kombinasi rasa ingin tahu dan harapan. Indeks IDX BUMN 20 mencatat kenaikan sekitar 8,8 persen setahun terakhir, jauh meninggalkan IHSG yang masih tertekan dan indeks unggulan lain yang bergerak datar. Analis menilai investor asing menyukai model sovereign wealth fund yang menjanjikan tata kelola lebih profesional dan fokus pada nilai pemegang saham, selama narasi itu diikuti praktik yang konsisten. Di sisi lain, rencana Danantara menggelontorkan lebih dari US$25 miliar untuk proyek hilirisasi dan menempatkan hingga US$14 miliar investasi di 2026 membuat sebagian kalangan bertanya: seberapa besar kemampuan eksekusi institusi yang masih sangat muda ini?
Di lantai bursa, kinerja sejumlah emiten pelat merah yang masuk radar Danantara ikut memberi warna pada reli indeks BUMN. Sepanjang 2025, saham-saham bank besar milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan Telkom Indonesia (TLKM) menjadi sasaran belanja asing dan mencatat kenaikan harga yang solid, jauh lebih tangguh dibanding banyak emiten non-BUMN. Emiten energi dan komoditas seperti Bukit Asam (PTBA), Perusahaan Gas Negara (PGAS), dan Pertamina Geothermal Energy (PGEO) juga menikmati sentimen positif dari momentum komoditas dan agenda energi terbarukan, sementara di sektor konstruksi dan turunannya, nama-nama seperti WIKA Beton (WTON) mulai pelan-pelan bangkit mengikuti narasi restrukturisasi dan proyek infrastruktur yang dikonsolidasikan lewat Danantara
Di tengah pujian, kritik tak kalah keras. Sebuah tulisan di The Jakarta Post menyebut Danantara kian menyerupai “sovereign weak fund”—bukan sovereign wealth fund—karena dianggap rapuh dalam fokus dan rentan jadi sasaran agenda politik jangka pendek. Keputusan menggelontorkan dana ke BUMN bermasalah ditafsir sebagai bailout berkedok investasi, sementara langkah-langkah seperti pengiriman puluhan direksi ke pelatihan luar negeri dipandang menjauh dari mandat utama pengelolaan kekayaan negara.
Sorotan media asing seperti South China Morning Post menambah tekanan. Mereka menulis tentang kekhawatiran transparansi dan potensi korupsi di balik konsolidasi aset negara di satu entitas baru, di tengah rekam jejak pengelolaan BUMN yang tak selalu bersih dari konflik kepentingan. Sebuah policy brief dari lembaga riset domestik mengingatkan pola yang berulang: semakin besar dana publik yang ditaruh di lembaga semacam sovereign fund, semakin tinggi risiko menurunnya transparansi dan akuntabilitas jika mekanisme kontrol publik tidak diperkuat.
Pada titik ini, neraca ESG Danantara masih penuh catatan kaki. Di kolom pencapaian, tertera deret angka dan mitra: miliaran dolar komitmen energi terbarukan, proyek hilirisasi yang membuka lapangan kerja, program pelatihan insinyur chip, dan rating kredit yang membuka akses ke pasar obligasi global. Di kolom tantangan, tercatat tudingan greenwashing, kritik keras atas proyek PLTSa, kekhawatiran soal bailout terselubung, hingga absennya kerangka kebijakan keberlanjutan yang eksplisit dan mengikat.
Satu tahun pertama Danantara, dengan demikian, lebih mirip bab pembuka sebuah eksperimen besar ketimbang kisah sukses yang sudah selesai ditulis. Ambisi menempatkan ESG sebagai jantung strategi investasi negara telah diumumkan ke mana-mana. Kini, ujian berikutnya menanti: membuktikan bahwa jargon hijau dan kata kunci tata kelola itu bukan sekadar lapisan cat baru di atas struktur lama, melainkan fondasi yang benar-benar mengubah cara negara mengelola kekayaannya. Jika berhasil, Danantara bisa menjadi contoh bahwa negara berkembang pun mampu mengelola sovereign wealth fund yang modern dan berkelanjutan. Jika gagal, label “sovereign weak fund” akan sulit dihapus dari ingatan publik dan investor internasional.
