Kualalumpur, ESGIDN.com – Pada Februari 2025, Malaysia menaikkan upah minimum nasionalnya menjadi RM1.700 per bulan. Sementara itu, Jakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761, sedangkan Jawa Tengah hanya Rp2.169.349. Perbedaan nominal ini terlihat jelas, namun cerita sesungguhnya jauh lebih menarik: bagaimana daya beli nyata dari kedua mata uang itu?
Ketika dikonversi ke rupiah, gaji minimum Malaysia mencapai sekitar Rp6.970.000, atau 29 persen lebih tinggi daripada Jakarta. Namun, angka nominal bukan cerita utama. Cerita utama terletak pada apa yang dapat dibeli dengan uang itu, dan di sinilah Ringgit Malaysia menunjukkan keunggulannya yang jelas.
Bayangkan seorang pekerja di Kuala Lumpur yang menerima RM1.700 per bulan. Dengan harga bensin RON 95 sekitar RM2,05 per liter (Rp8.400), dia dapat membeli sekitar 829 liter bensin setiap bulannya. Sebaliknya, seorang pekerja Jakarta dengan gaji Rp5.396.761 menghadapi harga Pertamax RON 92 Rp13.000 per liter, sehingga hanya dapat membeli 415 liter. Daya beli energi pekerja Malaysia adalah dua kali lipat lebih tinggi.
Mengapa ada perbedaan sedemikian besar? Malaysia adalah negara pengekspor minyak bersih, artinya ia memproduksi lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Indonesia, sebaliknya, menjadi importir bersih sejak pertengahan 2000-an. Kebijakan subsidi BBM Malaysia yang terstruktur, ditambah dengan keuntungan produksi sendiri, menciptakan efisiensi harga yang fundamental dalam struktur ekonomi.
Energi adalah komponen vital dalam biaya hidup, mulai dari transportasi harian hingga logistik dan memasak. Perbedaan harga ini berimplementasi ke seluruh struktur pengeluaran, bukan hanya pada biaya bahan bakar saja.
Tentu saja, ada pertukaran (trade-off) lainnya. Sewa apartemen satu kamar di pusat kota Kuala Lumpur mencapai RM2.300 (Rp9,4 juta), jauh lebih mahal daripada Jakarta yang sekitar Rp6,3 juta. Malaysia lebih mahal untuk properti dan jasa.
Namun, untuk kebutuhan pokok, harga relatif seimbang. Makanan dasar di Jakarta berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000, sementara di Malaysia sekitar RM12 hingga RM15 (Rp49.000 hingga Rp61.000). Listrik dan utilitas di Malaysia jauh lebih murah berkat sistem tarif yang lebih kompetitif. Transportasi publik juga lebih efisien dan terjangkau.
Detail penting lainnya: pekerja Malaysia di bawah batas pendapatan tertentu tidak membayar pajak penghasilan. Sebaliknya, pekerja Jakarta dengan UMP Rp5.396.761 harus membayar pajak PPh 21 sebesar lima persen karena sudah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Gaji bersih mereka hanya Rp5,1 juta, lebih rendah lagi.
Konsep Purchasing Power Parity (PPP) menunjukkan kemampuan beli sesungguhnya. Malaysia memiliki GDP per kapita PPP sebesar 34.072 dolar, sementara Indonesia hanya 14.470 dolar—kurang dari setengahnya. Jika seorang pekerja ingin membeli iPhone seharga 1.000 dolar, seorang pekerja Malaysia membutuhkan sekitar 2,3 bulan gaji, pekerja Jakarta tiga bulan gaji, dan pekerja Jawa Tengah tujuh bulan gaji.
Ringgit secara fundamental lebih kuat karena didukung oleh cadangan devisa yang stabil, ekonomi manufaktur berbasis nilai tinggi (semikonduktor), dan kebijakan fiskal prudent. Rupiah lebih rentan terhadap arus keluar modal saat pasar global berguncang. Di tahun 2025, Ringgit menjadi aset terbaik di Asia, naik lebih dari sembilan persen terhadap dolar AS, sementara Rupiah lebih volatil.
Indonesia juga menghadapi ketimpangan regional yang mencemaskan. UMP Jakarta Rp5,4 juta berbanding UMP Jawa Tengah Rp2,1 juta adalah rasio 2,5 kali lipat. Ini menciptakan insentif kuat untuk migrasi pekerja berkualifikasi tinggi ke kota-kota besar atau bahkan ke Malaysia, fenomena brain drain yang terukur dan sistemik.
Kesimpulannya, Ringgit Malaysia adalah mata uang yang lebih bernilai secara fundamental, bukan karena nominalnya tinggi, melainkan karena daya beli yang jauh lebih substansial. Seorang pekerja Malaysia hidup dalam ekonomi yang lebih efisien, stabil, dan memberikan pendapatan sisa yang lebih besar setelah semua kebutuhan terpenuhi.
Untuk Indonesia, tantangannya jelas: tanpa mengatasi ketimpangan regional, mengurangi subsidi dengan bijak, dan meningkatkan efisiensi struktural dalam distribusi dan energi, celah dengan Malaysia akan terus melebar. Rupiah akan tetap fungsi tukar, namun daya belinya akan terus terdilusi.
Pekerja di kedua negara bermain di lapangan yang tidak seimbang. Malaysia memiliki infrastruktur mata uang yang lebih kuat. Indonesia memiliki potensi lebih besar, namun belum terstruktur untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan massal.
