Jakarta, ESGIDN.com – Bursa Efek Indonesia mengalami guncangan luar biasa pada 27-28 Januari 2026. IHSG anjlok 7,35 persen ke level 8.320 dalam satu hari perdagangan, tercatat sebagai penurunan terparah di kawasan Asia. Kapitalisasi pasar menguap drastis dari 16,24 triliun rupiah menjadi 15,09 triliun rupiah, atau hilang sekitar 1,15 triliun rupiah hanya dalam sehari. Investor asing melakukan panic selling dengan mencatatkan net sell senilai 6,17 triliun rupiah dalam satu hari, ditambah capital outflow 5,96 triliun rupiah yang sudah terjadi pada pekan ketiga Januari.
Pemicunya adalah pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI pada 27 Januari 2026 yang membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor dan Number of Shares untuk saham Indonesia. MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 untuk melihat perbaikan signifikan, atau Indonesia terancam diturunkan dari emerging market menjadi frontier market.
Akar Masalah: Governance yang Dipertanyakan
Inti masalah adalah transparansi data kepemilikan saham. MSCI menyoroti tiga hal krusial: pertama, data free float atau saham yang beredar bebas di pasar dinilai tidak akurat karena banyak kepemilikan yang tersembunyi di balik akun nominee atau struktur kepemilikan berlapis. Kedua, kekhawatiran terhadap coordinated trading behavior atau perdagangan terkoordinasi yang mendistorsi harga wajar. Ketiga, ketidakjelasan ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat akhir dari perusahaan tercatat.
Masalah governance ini bukan soal teknis semata. Ini menyangkut fondasi kepercayaan investor global terhadap integritas pasar modal Indonesia. MSCI secara eksplisit menyatakan bahwa mayoritas investor internasional menyoroti kekhawatiran serius terkait klasifikasi pemegang saham dalam data KSEI yang berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian kepemilikan.
Dalam konteks ESG atau Environmental, Social, and Governance, masalah ini adalah kegagalan pada pilar G atau governance. Investor institusi global kini menempatkan ESG sebagai kriteria utama dalam keputusan investasi. Penelitian menunjukkan ESG disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investor asing di pasar modal Indonesia. Ketika governance dipertanyakan, investor akan menjauh meski fundamental ekonomi masih solid.
Dampak Nyata: Angka yang Mengerikan
Jika Indonesia mengabaikan peringatan MSCI, konsekuensinya sangat konkret. Goldman Sachs memperkirakan dalam skenario ekstrem, dana pasif yang mengikuti indeks MSCI bisa melepas aset hingga 7,8 miliar dolar AS, ditambah arus keluar 5,6 miliar dolar AS jika FTSE Russell juga meninjau ulang metodologi free float Indonesia. Total potensi capital outflow mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS atau setara 217 triliun rupiah.
Data Bank Indonesia mencatat modal asing sudah keluar 5,96 triliun rupiah dari pasar saham dan obligasi pada pekan ketiga Januari 2026 saja. Rupiah melemah ke level 16.880 per dolar AS pada 22 Januari 2026. Yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,32-6,33 persen, menunjukkan meningkatnya persepsi risiko. Premi Credit Default Swap Indonesia 5 tahun naik dari 70,86 basis poin menjadi 73,28 basis poin, sinyal bahwa investor global memandang risiko Indonesia meningkat.
Penurunan status dari emerging market menjadi frontier market bukan hanya soal prestise. Indonesia akan sejajar dengan Vietnam dan Filipina, bukan lagi dengan Malaysia. Fund manager yang hanya boleh berinvestasi di emerging market akan menarik dananya secara otomatis. Bobot Indonesia di indeks global akan menurun drastis, biaya modal naik karena emiten harus membayar premium risiko lebih tinggi.
Seluruh sektor saham ambruk pada 28 Januari 2026. Sektor infrastruktur anjlok paling dalam hingga 10,15 persen, energi turun 8,99 persen, teknologi ambles 7,55 persen. Saham blue chip seperti Bank Central Asia turun 6,33 persen, Bank Mandiri turun 5,20 persen, dan Bayan Resources turun 3,61 persen. Dari 900-an saham yang ada di BEI, sekitar 753 saham turun, hanya 37 saham yang tampak hijau.
Solusi: Transparansi sebagai Kunci
Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan KSEI berkomitmen meningkatkan transparansi data pasar. BEI sudah menyampaikan pengumuman data free float secara komprehensif melalui website resmi sejak 2 Januari 2026 dan akan diperbarui rutin setiap bulan. OJK berencana mengeluarkan kebijakan terkait transparansi ultimate beneficial owner emiten.
Namun, MSCI menyatakan bahwa meskipun BEI telah melakukan sejumlah perbaikan kecil terkait data free float, persoalan mendasar mengenai investability pasar saham Indonesia masih belum terselesaikan. Diperlukan informasi struktur kepemilikan saham yang lebih detail, transparan, dan andal, termasuk pemantauan konsentrasi kepemilikan saham yang terlalu tinggi.
Indonesia bisa belajar dari India yang berhasil mengatasi masalah serupa dengan memberikan kepastian regulasi dan keselarasan data yang kuat. India menaikkan batas kepemilikan asing secara otomatis di tingkat negara, sehingga ruang investasi bagi investor global langsung terbuka lebar tanpa hambatan administratif.
Governance bukan sekadar formalitas atau pelengkap laporan tahunan. Governance adalah fondasi kepercayaan yang menentukan apakah investor global mau menempatkan uangnya di Indonesia atau tidak. Kredibilitas adalah kunci penyelamatan bursa saham Indonesia. Perusahaan dengan ESG rating tinggi terbukti lebih menarik bagi investor global dan memiliki cost of capital yang lebih rendah.
Otoritas dan emiten punya waktu hingga Mei 2026 untuk membuktikan keseriusan perbaikan governance. Jika gagal, Indonesia akan kehilangan kepercayaan investor global, modal asing terus keluar, rupiah melemah, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Transparansi bukan beban, tapi investasi untuk masa depan pasar modal yang berkelanjutan.
