Panggung komedi ternyata bisa menjadi ruang kontrol sosial yang efektif. Ketika Pandji Pragiwaksono meluncurkan pertunjukan stand-up comedy spesial bertajuk Mens Rea di Netflix pada awal Januari 2026, ia tidak sekadar menghadirkan hiburan, melainkan menyalakan diskursus nasional tentang akuntabilitas, transparansi, dan governance—tiga pilar krusial dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini menjadi standar global dalam tata kelola berkelanjutan.
Mens Rea, istilah hukum yang berarti “niat jahat”, justru hadir tanpa niat jahat sama sekali. Pandji menegaskan bahwa pertunjukan ini adalah bentuk edukasi politik yang dikemas dalam komedi satire, dengan tujuan membuat masyarakat lebih memahami peran mereka sebagai pelaku demokrasi yang cerdas dan kritis. Dalam konferensi pers jelang tur pada April 2025, Pandji menyatakan, “Ini bentuk edukasi politik lewat komedi. Pengennya membuat orang lebih mengerti bahwa kita sebagai pelaku demokrasi itu seharusnya lebih pintar dan mawas diri”.
Komedi Satire sebagai Instrumen Governance
Pertunjukan Mens Rea yang berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program “Biasakan Yang Benar” menandai sebuah terobosan: komedi politik yang mendapat legitimasi dari lembaga negara. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menyatakan bahwa melalui komedi satir, Pandji menyampaikan refleksi sosial, kritik politik, dan pesan penegakan hukum yang ringan namun menghibur.
Sekitar 85 persen materi pertunjukan membahas isu antikorupsi dan politik, sementara sisanya menyoroti kesehatan mental. Pandji tidak ragu menyentil nama-nama besar, mengkritik institusi, hingga menguliti perilaku pejabat publik yang selama ini kerap dianggap tabu untuk disinggung secara terbuka. Ia mengangkat kasus nyata seperti penembakan siswa SMK Gamma di Semarang, kasus pidana mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, serta praktik dinasti politik yang menurutnya dapat membunuh semangat masyarakat untuk bersekolah dan mengejar cita-cita berdasarkan meritokrasi.
Dalam pandangan akademis, komedi satire telah berkembang menjadi medium yang kreatif, ringan, namun tajam dalam menyuarakan kritik sosial dan politik di ruang publik digital. Keberadaan komika seperti Pandji dapat menjadi aktor komunikasi alternatif yang mampu mengisi celah-celah literasi politik masyarakat, terutama generasi muda yang sering jenuh dengan pendekatan politik konvensional. Komedi satire mampu meningkatkan literasi politik, memperkuat demokrasi, sekaligus memperluas partisipasi publik.
Governance dalam Kerangka ESG Indonesia
Governance (tata kelola) adalah komponen “G” dalam kerangka ESG yang mencakup struktur kepemimpinan perusahaan, hak pemegang saham, kompensasi eksekutif, audit, kontrol internal, dan—yang paling krusial—transparansi serta akuntabilitas. Di Indonesia, penerapan prinsip governance menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen terhadap penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa aspek governance atau tata kelola menjadi area yang sangat penting dalam konteks penerapan ESG. Indonesia juga tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana standar OECD mencakup seluruh sektor termasuk aspek ESG.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang memperkuat pedoman untuk isu utama governance di Indonesia, termasuk penanganan benturan kepentingan, tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keberagaman dewan, dan digitalisasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah meluncurkan ESG Reporting yang tergabung dalam sistem Sarana Keterbukaan Informasi Bagi Perusahaan Tercatat untuk mendorong transparansi dan governance perusahaan.
Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi ESG Report di Indonesia: dari hanya 20% pada tahun 2020, meningkat drastis menjadi 80% di 2021, 90% di 2022, dan mencapai 94% pada tahun pelaporan 2023. Peningkatan ini menandakan semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola.
Kontroversi dan Batas Etika Kritik
Namun, Mens Rea tidak luput dari kontroversi. Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) pada 8 Januari 2026 dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penghasutan. Rizki Abdul Rahman Wahid, sebagai pelapor, menyatakan bahwa materi komedi yang disampaikan Pandji dianggap menghina, memicu kegaduhan, serta berisiko memecah belah masyarakat. Meskipun NU membantah organisasi tidak termasuk struktur resmi NU.
Di sisi lain, Muhammadiyah menolak untuk “baper” (bawa perasaan) terhadap materi Mens Rea, dengan Anwar Abbas menyatakan bahwa bangsa ini justru membutuhkan kritik. Respons yang berbeda dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai batas etika kritik di ruang publik demokratis.
Diskursus ini memperlihatkan relasi kompleks antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab sosial seniman, serta sensitivitas publik terhadap batas kritik di era demokrasi digital. Dalam etika publik, pejabat memang tidak kebal kritik, namun ruang privat tetap dipandang sebagai batas normatif, moral, dan sosial yang seharusnya dijaga dalam ekspresi kebebasan.
Akuntabilitas sebagai Pilar Demokrasi
Pertunjukan Mens Rea sebenarnya mengingatkan kita pada prinsip fundamental demokrasi: akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pilar utama demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup kewajiban lembaga dan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta penggunaan anggaran di hadapan masyarakat.
Penerapan akuntabilitas harus berlandaskan prinsip transparansi, integritas, tanggung jawab, evaluasi, dan kesediaan menerima sanksi. Tanpa akuntabilitas, demokrasi kehilangan makna, pemerintahan kehilangan legitimasi, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Komedi satire, dengan bahasanya yang ringan dan jenaka, terbukti bisa meningkatkan literasi politik, memperkuat demokrasi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui partisipasi publik dalam tata kelola demokrasi.
Namun, isu transparansi di Indonesia masih menjadi tantangan. Keterlambatan publikasi UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026 hingga tahun anggaran berjalan menjadi catatan buruk yang mencederai prinsip transparansi. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi. Forum ESG 2026 yang digelar pada Januari 2026 juga menyoroti bahwa keterbatasan investasi hijau, standar pelaporan yang masih beragam, dan kesenjangan kemampuan adopsi di berbagai sektor industri menjadi hambatan utama implementasi ESG di Indonesia.
Tawa sebagai Kontrol Sosial
Pandji Pragiwaksono dan Mens Rea membuktikan bahwa tawa bisa menjadi bentuk partisipasi politik kekinian yang efektif, egaliter, dan dekat dengan keseharian masyarakat digital. Seperti yang disampaikan dalam analisis akademis, “metafora politik nasional” yang disajikan oleh Pandji adalah cermin yang mencerminkan kebiasaan kita dalam membenarkan kesalahan dan ketimpangan sebagai hal yang normal, menganggap wajar hal-hal yang seharusnya dipertanyakan.
Bagi negara, munculnya komedi politik berskala besar seharusnya dipahami sebagai indikator komunikasi politik. Jika warga belajar untuk membaca dan mendiskusikan tindakan kekuasaan melalui panggung komedi, menandakan adanya ruang kosong yang terabaikan oleh lembaga komunikasi institusional. Pemerintah yang bijaksana tidak perlu bersikap takut terhadap satire yang disajikan dalam ruang hiburan, melainkan justru harus memperbaiki komunikasi, memperkuat saluran dialog, dan menjawab kritik dengan transparansi serta argumen yang jelas.
Pada akhirnya, Mens Rea mengajarkan bahwa governance bukan hanya tanggung jawab korporasi atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan mendorong akuntabilitas. Ketika panggung komedi menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana kritik disampaikan dan sejauh mana humor boleh melampaui batas etika, kita sebenarnya sedang mempraktikkan prinsip governance dalam kehidupan berbangsa: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna.
Kritik adalah energi demokrasi, namun penyampaiannya menuntut kebijaksanaan agar kebebasan tetap sejalan dengan etika ruang publik. Dalam konteks ESG, governance yang kuat memerlukan masyarakat yang melek politik dan aktif berpartisipasi—dan Pandji Pragiwaksono, melalui Mens Rea, telah mengambil peran penting dalam mendorong literasi politik tersebut dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya: melalui tawa.
